Jakarta, kota yang tak ramah lingkungan

Setyo Rahardjo

Jakarta adalah Ibukota Negara Indonesia yang telah berumur 480 tahun. Sayangnya, dari waktu ke waktu kondisi lingkungan di wilayah ibukota negara ini oleh banyak pihak, khususnya para pecinta lingkungan, dinyatakan sebagai kota yang tidak lagi bersahabat. Hampir di seluruh sudut ibukota banyak ditemui kondisi lingkungan yang kumuh, kotor, dan sumpek.

Salah satu indikator yang paling mudah untuk melihat ketidakharmonisan Kota Jakarta adalah banjir yang menjadi “langganan” bagi penduduknya. Namun musibah banjir tersebut selalu disandarkan pada dalih curah hujan yang tinggi, banjir kiriman dari puncak, dan sebagainya. Padahal bencana banjir di Jakarta tidak bisa terlepas dari persoalan ketidakramahan penghuni Jakarta dengan alam sekitarnya.

Selain itu, Jakarta juga merupakan kota dengan kualitas udara yang sangat buruk dengan tingkat polusinya yang sudah melebihi ambang batas.

Menurut Asisten Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Antung Deddy, berdasar foto udara, wilayah Jakarta yang menjadi hutan tinggal 8,5 persen saja. Padahal yang ideal untuk sebuah kota adalah 30 persen dari wilayahnya merupakan hutan.

Sementara itu kondisi sungai dan danau lebih parah lagi. Hampir 13 sungai yang ada di Jakarta mengalami pendangkalan akibat erosi yang terjadi sejak hulu hingga hilir. Belum lagi masih adanya tradisi dari masyarakat yang membuang sampah ke sungai-sungai di Jakarta.

Sebagai contoh, volume sampah yang di darat maupun mengalir di sungai, mencapai 1.500 ton per hari. Terjadinya sedimentasi sungai membuat daya tampung air menjadi sangat berkurang.

Hal ini juga mendapat perhatian dari Kepala Pusat Pengkajian Lingkungan dan Koservasi Alam Fakultas Biologi Universitas Nasional, Susanto Kusumahadi. Menurutnya, saat ini kondisi bantaran sungai sangatlah memprihatinkan. Bantaran sungai yang berfungsi sebagai resapan air tak lagi tersisa. Padahal seharusnya sekitar 50 meter di kiri dan kanan sungai itu merupakan bantaran sungai dengan tanaman pepohonan, atau dijadikan areal konservasi.

Namun kenyataan yang terjadi di Jakarta justru sebaliknya. Kurang lebih 70 persen bantaran sungai justru sudah berubah menjadi pemukiman padat penduduk, seperti yang terjadi di bantaran Kali Ciliwung. Di sekitar kali tersebut sudah tidak tersisa lagi lahan untuk areal konservasi, dan kalau pun ada luasnya sangat sedikit.

Selain sungai, sebenarnya danau atau situ punya peran besar dalam mencegah banjir. Persoalannya, mayoritas danau atau situ sudah berubah pula menjadi pemukiman maupun pusat perdagangan dan industri.

Salah satu daerah yang dulunya merupakan kawasan tangkapan air namun kini telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman dan pusat perdagangan adalah Kelapa Gading. Jadi tidak mengherankan jika kawasan ini menjadi kawasan terparah saat banjir pada awal tahun 2007 lalu.

Ketidakramahan penduduk Jakarta dengan alam juga diakui oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Sarwono Kusumaatmadja. Hal inilah yang akhirnya membuat warga Jakarta selalu berhadapan dengan masalah air. Artinya, jika musim penghujan akan berhadapan dengan banjir, dan di musim kemarau akan kesulitan mendapat air bersih.

Kesulitan air bersih saat ini sudah dirasakan oleh sebagian besar warga Jakarta. Ini dapat dibuktikan dengan harga satu liter air yang sudah hampir sebanding dengan harga minyak tanah atau bensin. Bahkan Sarwono juga mengakui bahwa pasca Gubernur DKI, Ali Sadikin, tidak ada gubernur yang serius menyiapkan infrastruktur air.

Di samping itu, saat ini kualitas air yang masuk ke sungai juga sangat buruk. Hampir 70 persen sungai di Jakarta tercemar limbah domestik, mulai dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Salah satu penyumbangnya adalah ribuan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Keberadaan warga yang tinggal di bantaran sungai turut memberi andil dalam pencemaran terhadap sungai. Aktivitas sehari-hari mereka seperti mandi, cuci, kakus, juga memberi andil dalam mencemari sungai. Belum lagi banyak di antara mereka yang melihat sungai sebagai “tempat sampah mengalir”.

Di sisi lain, polusi udara di Jakarta juga sangat memprihatinkan. Manajemen transportasi yang tidak tertata dengan baik, membuat warga Jakarta enggan menggunakan transportasi massal. Mereka lebih suka menggunakan kendaraan pribadi, sekalipun berisiko terkena kemacetan yang panjang. Kualitas udara yang baik juga tidak terlalu banyak. Berdasar pantauan KLH, pada 2006, hari tidak sehatnya hampir 54 hari, hari sedang 231 hari, dan 88 hari dikategorikan baik.

Problem utama yang menyebabkan Jakarta tidak ramah lingkungan, adalah kepadatan penduduk yang melebih batas. Populasi Jakarta sudah mencapai 14 ribu orang per satu kilometer persegi. Bahkan di daerah yang kepadatan tertinggi, kepadatannya bisa mencapai 22 ribu orang per satu kilometer persegi. Tak heran kalau ditemukan banyak rumah kos, yang satu kamar diisi oleh lebih dari dua penghuni.

Solusi terbaik mengatasi urbanisasi tentu tidak hanya sekedar melarang masyarakat datang ke Jakarta, tapi pemerintah di berbagai daerah juga harus mendorong terbukanya lapangan kerja. Magnit Jakarta sebagai kota yang menjanjikan kesejahteraan harus segera dipatahkan