Sumur Resapan, Solusi Murah Manajemen Air

KEMARAU panjang tahun 1995, disusul banjir besar awal tahun 1996, merupakan pengalaman pahit bagi warga Jakarta. Saat itu muncullah gagasan membuat sebanyak mungkin sumur resapan di Jakarta, Bogor (waktu itu termasuk Depok), Tangerang, dan Bekasi sebagai upaya menyimpan air hujan. Apakah gagasan itu terealisasi?

"Sebagian terealisasi, sebagian tidak," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Drs Muhayat, Rabu (20/8). Katanya, di bilangan Jakarta Timur pembuatan sumur resapan oleh warga cukup mengesankan. Muhayat tidak menyebutkan jumlah. Akan tetapi, menurut dia, di bilangan lain wilayah DKI Jakarta sama sekali belum. Alhasil, kalau di musim kemarau sekarang ini semua meributkan kekeringan, persoalannya dikembalikan kepada masyarakat sendiri.

Pembuatan sumur resapan sesungguhnya merupakan keharusan. Awalnya, pembuatan sumur resapan diatur oleh Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 17 Tahun 1992. Namun, karena banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya hampir tiap tahun terjadi, pada awal tahun 1996 SK itu diubah menjadi peraturan daerah (perda) dengan nomor tetap, yakni Perda No 17/1996. Isinya, kewajiban bagi semua warga membuat sumur resapan.

"Tetapi, nyatanya belum memasyarakat," kata Muhayat.

Setelah dimuat di dalam perda, kewajiban membuat sumur resapan mestinya adalah suatu keharusan dari semua warga DKI ketika membangun rumah atau bangunan lain. Selain itu, juga kewajiban pemerintah setempat ketika membangun kantor-kantor dan bangunan lain.

Kalau sampai perda itu sepertinya tak punya gigi, tentunya persoalannya bukan semata-mata sosialisasi yang kurang, tetapi juga menyangkut mekanisme pengawasan dan perizinan.

Mengapa Pemerintah Daerah (Pemda) DKI tak memberlakukan sanksi bila perda itu tak dipatuhi?

Itulah persoalannya. Ketika berbicara soal pengawasan dan perizinan, sesungguhnya itu merupakan kelemahan terbesar Pemprov DKI sekarang ini.

Dalam banyak soal, pengawasan sangat-sangat lemah. Hari ini di salah satu jalan protokol, misalnya, tempat pejalan kaki belum diokupasi pedagang kaki lima (PKL). Namun, esok harinya tampak puluhan kios didirikan di situ dan terus bertambah sehingga pada satu saat ketika mau ditertibkan sudah terlambat. Mestinya tindakan diambil sejak awal, bukan setelah menjadi gunung es.

MENURUT Muhayat, untuk bangunan-bangunan besar, penerapan sumur resapan diberlakukan secara ketat. "Semua bangunan dengan koefisien dasar bangunan di atas 20 persen kita awasi dan harus membuat sumur resapan," katanya.

Bangunan-bangunan besar di Jakarta seperti hotel, gedung-gedung bertingkat ditengarai memenuhi kebutuhan air dengan membuat sumur-sumur dalam. Keharusan membuat sumur resapan diharapkan dapat mengganti air tanah tersebut. Bila tidak, bukan hanya air permukaan, tetapi air tanah juga akan terkuras habis.

Saat ini memang baru sebatas air permukaan-sumur dan sungai-sungai-yang kekeringan. Akan tetapi, menurut catatan Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) Badan Pengkajian dan Penerapan (BPP) Teknologi yang dibuat tahun 1996, 10 tahun kemudian-artinya tahun 2006-persoalan air tanah akan menjadi sangat serius.

Itu artinya, hanya 3-4 tahun lagi persoalan air tanah itu menjadi sangat serius. Sekarang persoalan itu sudah mulai terasa.

Adalah badan itu juga yang mempresentasikan teknis Airborne Digital Multispectral Video (ADMV) dan teknologi sumur resapan (Kompas, 14/11/1996).

KALAU saja kontrol Pemprov DKI dilaksanakan secara baik, agaknya musim kemarau sekarang ini warga Jakarta tidak perlu kekurangan air.

Enam tahun lebih sudah perda itu diterbitkan. Artinya, bila dijalankan dengan benar, ribuan sumur resapan sudah terbangun di wilayah Jakarta.

Katakanlah, jika 1.000 sumur resapan dibuat setiap bulan, dalam enam tahun atau 72 bulan sudah ada 72.000 sumur resapan. Bandingkan dengan data Pemprov DKI pada tahun 1992, hanya 600 rumah tangga di Jakarta memiliki sumur resapan. Sekitar 400 bangunan milik Pemda DKI mempunyai sumur resapan.

Biaya membangun sumur resapan sebenarnya tidak besar. Biaya menggali tanah sedalam tujuh meter atau lebih, lalu diisi bebatuan dan paling atas ditaruh ijuk, murah dan tidak sulit.

Menurut rencana semula, di sepanjang kiri-kanan jalan raya dan jalan tol-sepanjang memungkinkan-juga akan dibuat sumur resapan. Soalnya, jalan aspal dan jalan tol tidak bisa menyerap air.

Bila rencana itu terwujud, air hujan tidak terbuang percuma seperti selama ini, tetapi ditampung oleh sumur-sumur resapan. Sumur resapan itulah yang akan menggantikan air tanah yang terpakai, atau menjadi sumber air bila air permukaan kering.

Sumur resapan adalah solusi termurah dan tercepat yang bisa direalisasikan. Soalnya, situ sebagai areal parkir alamiah air hujan tidak lagi banyak yang berfungsi. Untuk memfungsikannya, selain butuh biaya besar, juga untuk sebagian sudah tidak mungkin. Itu disebabkan situ sudah berubah menjadi areal permukiman atau pertanian.

Di seluruh Jawa Barat tercatat sekitar 300 situ. Dari jumlah itu terbanyak di Bogor (122), lalu di Jakarta, Tangerang dan Bekasi sekitar 54. Sebagian besar situ sudah dalam kondisi rusak atau berubah fungsi. Situ itu rusak akibat gulma dan pendangkalan sehingga tidak mampu menampung air.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal, sesuai UU No 11/1974, situ adalah daerah yang berada di bawah kekuasaan negara, dan karena itu harus dilestarikan.

Lagi-lagi adalah lemahnya pengawasan dan mudahnya pejabat menerbitkan perizinan yang menyebabkan jumlah dan luas situ merosot.

Artinya, reaksi pemerintah- pusat atau daerah-atas kekeringan yang menyebabkan dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat luas terlambat. Termasuk reaksi pemerintah yang menganggarkan sedikitnya Rp 7,2 triliun bagi penanggulangan dampak kekeringan di seluruh Pulau Jawa.

Kalau saja dana sebesar itu dipakai membuat sumur resapan, hasilnya jauh lebih bermanfaat. Untuk jangka panjang pula.... (BOB HUTABARAT)