PEMERINTAH BENTUK KEBIJAKAN ANTISIPASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Pemerintah membuat kebijakan nasional dalam upaya antisipasi bencana alam musim hujan 2006. Kebijakan dimaksudkan agar terbentuk persepsi yang sama bagi semua stakeholder terkait. Penanganan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat termasuk pemerintah yang berlaku di pra krisis, saat kejadian dan pasca bencana.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen PU Amwazi Idrus mengatakan, antisipasi penanggulangan bencana alam meliputi tahap pencegahan, tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Departemen PU melalui Surat Edaran (SE) Menteri PU dalam upaya penanggulangan bencana musim hujan periode 2006-2007 alam telah menetapkan 3 aspek terdiri aspek penataan ruang, aspek sumber daya air, aspek prasarana dan sarana perkotaan.

SE itu disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen PU juga memperkuat dengan menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh Dinas PU/Kimpraswil dan IPK/Satker PWS seluruh Indonesia.

Ketiga aspek itu bakal terwujud jika didukung oleh penelitian dan pengembangan melalui mengembangkan teknologi tepat guna, melakukan sosialisasi dan pelembagaan serta advokasi teknis. Dalam kebijakan Departemen PU dijelaskan, upaya yang harus dilakukan menjelang terjadinya bencana diantaranya membuat peta rawan bencana, penyebarluasan informasi dan sosialisasi bencana, mitigasi bencana, menyiapkan perlengkapan dini dan inventarisasi kesiapsiagaan sarana dan prasarana dalam tindak darurat.

Kapuskompu menambahkan, langkah yang harus diambil ketika terjadi bencana adalah tindakan penyelamatan, membuat tempat darurat, inventarisasi kerugian dan kerusakan sarana publik, tempat penampungan sementara, bantuan pangan, kesehatan dan keamanan dan pemulihan mental serta sosialisasi dan penyuluhan.

Selanjutnya yang perlu diupayakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi seperti semula agar kehidupan masyarakat kembali berjalan normal.

Dalam Deklarasi nasional yang ditandatangani 11 menteri pada April 2004 lalu terkait dengan penanggulangan bencana diantaranya mengenai pengelolaan air yang efektif. Hal itu mengacu kepada kerusakan 62 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dinilai kritis pada tahun 200. Padahal 1992 tercatat hanya 39 DAS yang kritis.

Kerusakan DAS pada akhirnya menyebabkan sedimentasi (tampungan waduk berkurang) dan fungsi pengendalian banjir dan penyediaan air terancam. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 April 2005 mencanangkan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA).

Dalam GN-KPA di sebutkan, program kemitraan penyelamatan air jangka pendek telah dilakukan pada 7 DAS. Keberhasilan Percontohan kemitraan penyelematan air telah dibuktikan pada DAS Bengawan Solo, Sub DAS Girindulu dan Sub-Sub DAS Gemawang. Adapun target pelaksanaan kegiatan pembinaan hingga akhir tahun 2006 akan dicanangkan untuk 13 DAS.

Penanganan bencana dibidang jalan dan jembatan meliputi pengembalian fungsi struktur jalan agar tidak mengganggu lalu lintas serta memperbaiki struktur jalan secara permanen. Untuk itu Departemen PU telah menetapkan 7 bali peralatan jalan yang tersebar di wilayah Medan, Padang, Palembang, Cikampek, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Untuk Pulau Jawa peralatan disiagakan pada 37 lokasi. Lampung dan Sumsel 11 lokasi yang tersebar di Bayung Lincir, Peninggalan, Palembang, Lahat, Baturaja, Penyandingan, Menggala, Kotabumi, Liwa, Bandar Lampung dan Kalianda.

Penanganan bencana dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PU No.523/KPTS/M/2005. Adapun struktur organisasi satuan tugas penanganan bencana Departemen PU adalah Menteri PU selaku anggota Bakornas dengan garis komando Bakornas PBP, Satgas PB Propinsi Satkorlak PBP Propinsi dan Satgas PB Kab/Kota Satlak PBP Kab/Kota.

Dunia Pompa : Dunia Pompa Air Bersih Sumur Bor Artesis Atasi Bau Kering Kuning Tercemar dan Keruh